DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan mahasiswa dan masyarakat Aceh menggelar aksi bertemakan "Panggung Rakyat: Resah dan Cinta dari Aceh" di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Sabtu (22/3/2025) malam.
DIALEKSIS.COM | Opini - Kesalahan terbesar bangsa ini adalah membisu ketika menyaksikan konstitusi dikebiri secara sistematis. Pengesahan revisi UU TNI No. 34/2004 menjadi cermin bagaimana rezim secara terang-terangan mempertontonkan pelanggaran konstitusi tanpa rasa malu di hadapan rakyat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025 menjadi perhatian publik karena dianggap berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer dalam kehidupan sipil.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pada Rabu (19/3/2025), personel Polres Aceh Barat mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) di halaman kantor DPRK Aceh Barat. Aksi ini sekaligus memperingati 27 tahun berdirinya SMUR, dengan tuntutan utama penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, dan Kejaksaan yang tengah bergulir di DPR menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, peneliti, hingga organisasi masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP kembali dipercaya lembaga DPD RI sebagai Ketua Pansus Revisi UU TNI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendorong revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pascamencuatnya kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas). Menurut dia, aturan tersebut justru berpotensi disalahgunakan untuk lolos dari jerat hukum pidana.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana revisi UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang salah satu tujuannya membuka ruang lebih luas dalam penempatan prajurit aktif di lembaga sipil, akan membuka tabir gelap dwifungsi ABRI pada era orde baru.
Pada masa orde baru, menurut Daniel, dwifungsi ABRI di era Orde Baru tidak hanya di lingkup jabatan politik pemerintahan, tetapi juga masuk pada lembaga pendidikan. "Dulu jabatan rektor, bupati sampai gubernur itu diisi oleh kalangan militer aktif," kata Daniel, dalam siaran pers, Rabu (31/5/2023).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Markas Besar (Mabes) TNI tengah membahas revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Salah satu perubahan yang diusulkan lewat revisi UU tersebut yakni prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian/lembaga.
